Menkeu Ingin NU Dukung Perekonomian Nasional

Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta agar Nahdlatul Ulama turut membantu menyukseskan program Amnesti Pajak (tax amnesty).

Hal ini ia sampaikan dalam pidato sambutan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (19/11).

Sebelum menyampaikan sambutan, Menkeu juga berkesempatan menyerahkan Surat Keterangan telah mengikuti Amnesti Pajak milik Ketua Umum PBNU, K.H. Said Aqil Siroj. “Beliau sudah ikut Tax Amnesty, kalau Ketua PBNU ikut, itu signalnya luar biasa. Jadi islah antara pembayar pajak dengan Direktorat Jenderal Pajak sudah terjadi,” katanya.

Melalui Amnesti Pajak, lanjutnya, pemerintah bermaksud membangun hubungan yang didasarkan pada kepercayaan dan saling menghormati dengan masyarakat. “Dan tentu saja kami ingin membawa amanah ini agar dapat digunakan untuk memakmurkan rakyat Indonesia, sesuai dengan tujuan negara kita,” tambahnya.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu juga kembali menekankan pentingnya mendorong sumber-sumber pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dewasa ini. Oleh karena itu, ia meminta agar masyarakat NU juga dapat turut serta mengembangkan perekonomian domestik.

Partisipasi tersebut, lanjutnya, dapat memanfaatkan berbagai macam instrumen, misalnya dari sektor jasa keuangan, yang memiliki peran dinamis dalam perekonomian nasional. “Jadi bukan hanya mengelola dana sendiri, tapi juga dana orang lain untuk memakmurkan masyarakat,” tambahnya.